Buku ini membahas secara komprehensif hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, mulai dari konsep dasar, prinsip negara hukum, sejarah pembentukan PTUN, asas-asas hukum acara, hingga kedudukan dan kewenangan peradilan tata usaha negara. Pembahasan juga mencakup subjek dan objek sengketa, kompetensi absolut dan relatif, serta batas kewenangan PTUN dengan lingkungan peradilan lainnya.

Selain membahas landasan teoritis, buku ini menguraikan tahapan penyelesaian sengketa secara praktis, mulai dari upaya administratif, penyusunan dan pendaftaran gugatan, pemeriksaan persiapan, proses persidangan, dismissal, pembuktian, eksepsi, hingga upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pembahasan mengenai pelaksanaan putusan juga menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana putusan PTUN dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan.

Buku ini turut membawa pembahasan pada dinamika hukum administrasi yang terus berkembang. Perluasan objek sengketa hingga tindakan faktual pemerintah, perkembangan legal standing, gugatan kepentingan publik, sengketa pertanahan, perizinan, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi publik dibahas sebagai bagian dari wajah PTUN kontemporer.

Perubahan teknologi dalam sistem peradilan juga mendapat perhatian melalui pembahasan mengenai e-Court, e-Litigation, bukti digital, serta perkembangan kecerdasan artifisial dalam peradilan administrasi. Dengan cakupan tersebut, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi hukum maupun mereka yang membutuhkan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah.