Di era globalisasi yang ditandai dengan tingginya mobilitas manusia, investasi lintas negara, dan perdagangan internasional, batas-batas yurisdiksi sering kali menjadi kabur. Fenomena ini melahirkan tantangan hukum yang rumit ketika sebuah sengketa keperdataan melibatkan lebih dari satu sistem hukum negara. Buku “Hukum Perdata Internasional: Prinsip, Doktrin, dan Praktik Lintas Yurisdiksi” karya Prof. Rina Shahriyani Shahrullah, S.H., MCL, Ph.D, yang diterbitkan oleh Penerbit Samudra Biru pada Juli 2026, hadir sebagai sebuah oase intelektual dan panduan praktis untuk mengurai kerumitan tersebut. Dengan tebal 86 halaman, karya ini tidak sekadar menyajikan teori-teori usang, melainkan mengontekstualisasikan doktrin-doktrin klasik Hukum Perdata Internasional (HPI) ke dalam persoalan-persoalan modern yang sangat relevan dengan dinamika global saat ini.

Buku ini disusun sebagai buku ajar jilid pertama yang berfokus pada praktik umum Hukum Perdata Internasional di berbagai negara. Pendekatan naratif yang dibangun oleh penulisnya sangat sistematis, diawali dengan pengenalan konsep dasar hingga pendedahan kasus-kasus fiktif maupun preseden yurisprudensi yang memantik nalar analitis. Karya ini menjadi bacaan wajib bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun mahasiswa yang ingin memahami bagaimana hukum bekerja di ruang hampa antara dua atau lebih kedaulatan negara yang berbeda. Melalui ulasan yang komprehensif, buku ini membongkar bagaimana unsur asing (foreign element)—seperti perbedaan kewarganegaraan, letak objek sengketa, atau domisili pihak yang berperkara—memaksa para penegak hukum untuk berpikir melampaui batas teritorial negaranya sendiri.

Mengurai Benang Kusut Kualifikasi dan Pilihan Hukum

Bagian awal dan pertengahan buku ini menukik tajam pada fondasi operasional Hukum Perdata Internasional, yakni bagaimana pengadilan menghadapi suatu perkara yang mengandung unsur asing. Langkah krusial pertama yang dibedah secara mendalam adalah proses kualifikasi atau characterisation. Penulis menjelaskan bahwa kualifikasi adalah proses identifikasi dan penggolongan suatu persoalan hukum ke dalam kategori hukum tertentu (seperti hukum kontrak, hukum keluarga, atau perbuatan melawan hukum) sebelum menentukan kaidah pilihan hukum yang akan diterapkan. Kesalahan dalam tahap kualifikasi ini berakibat fatal, karena setiap kategori hukum memiliki titik taut (connecting factors) yang berbeda-beda, yang pada gilirannya akan mengarah pada sistem hukum yang berbeda pula.

Lebih lanjut, buku ini memberikan porsi pembahasan yang sangat memadai mengenai persoalan pendahuluan (incidental question). Sering kali, sebelum hakim dapat memutus pokok sengketa, ada prasyarat hukum lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Contoh klasik yang diangkat adalah perkara Schwebel v. Ungar di Kanada, di mana sebelum memutus sah tidaknya perkawinan kedua (pokok perkara), pengadilan harus menentukan keabsahan perceraian pertama (persoalan pendahuluan) yang dilakukan di bawah hukum agama Yahudi di Italia. Hal ini menunjukkan betapa berlapisnya analisis yang dibutuhkan dalam sengketa HPI.

Setelah kualifikasi selesai, tantangan berikutnya adalah menentukan lex causae (hukum yang mengatur pokok perkara) dan lex fori (hukum negara tempat pengadilan berada). Di sinilah peran titik taut (connecting factors) menjadi sangat sentral. Penulis merinci berbagai jenis titik taut yang menjadi jembatan antara fakta hukum dan sistem hukum yang akan diterapkan. Titik taut tersebut meliputi Lex Domicilii (hukum domisili), Lex Patriae (hukum kewarganegaraan), Lex Situs atau Lex Rei Sitae (hukum tempat benda berada), Lex Loci Contractus (hukum tempat kontrak dibuat), hingga Lex Loci Delicti Commissi (hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum).

Untuk membumikan konsep-konsep abstrak tersebut, buku ini menghadirkan ilustrasi kasus yang sangat naratif dan terstruktur. Salah satunya adalah kasus Tuan Cheung, warga negara Chinax yang berdomisili di Singamel, yang membeli tanah di Thailax dari warga Thailax, dan pembayarannya dilakukan melalui bank di Auslax. Sengketa kepemilikan dan perceraian yang menyusul kemudian dibedah pisau analisis HPI, memisahkan mana persoalan yang harus tunduk pada Lex Situs (terkait tanah di Thailax) dan mana yang tunduk pada Lex Domicilii (terkait status perkawinan). Kasus fiksional yang kompleks seperti ini, ditambah dengan kasus Tuan Rashid dan sengketa poligaminya di Ecox dan Gomenia, melatih pembaca untuk secara presisi menentukan Proper Law—yakni sistem hukum yang memiliki hubungan paling erat (the closest connection) dengan pokok sengketa.

Buku ini juga menekankan bahwa proses pilihan hukum tidak selalu kaku. Di banyak yurisdiksi, hakim diberikan ruang diskresi untuk tidak sekadar menerapkan kaidah secara mekanis, melainkan menilai seluruh fakta untuk mencari hukum yang paling relevan. Konsep Most Significant Relationship Test yang berkembang di Amerika Serikat turut dibahas, memberikan komparasi yang kaya antara tradisi Civil Law dan Common Law.

Menavigasi Sengketa Lintas Batas dan Harmonisasi Hukum Global

Pada bab-bab selanjutnya, buku ini mengajak pembaca untuk menyelami doktrin-doktrin tingkat lanjut yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keuntungan taktis. Penulis mengkritisi praktik Forum Shopping, yaitu manuver pihak berperkara yang sengaja memilih yurisdiksi atau pengadilan tertentu yang dianggap hukumnya paling menguntungkan posisi mereka. Praktik ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan perbedaan putusan antarnegara.

Sebagai penyeimbang dan mekanisme pertahanan terhadap ekses negatif Forum Shopping, buku ini menjelaskan instrumen Renvoi (penunjukan kembali). Renvoi terjadi ketika kaidah HPI negara forum menunjuk pada hukum asing, namun hukum asing tersebut justru mengembalikan penyelesaian perkaranya ke hukum negara forum, atau bahkan menunjuk ke negara ketiga. Penerapan doktrin Single Renvoi dan Double Renvoi (doktrin pengadilan asing) diuraikan sebagai ikhtiar untuk menjamin bahwa putusan akhir akan tetap sama di mana pun perkara tersebut diajukan. Perdebatan seputar penerapan Renvoi ini diperkaya dengan analisis perkara Neilson v Overseas Projects Corporation of Victoria Ltd di Australia.

Lebih jauh, penulis mengeksplorasi prinsip Lis Alibi Pendens dan Forum Non Conveniens. Lis Alibi Pendens diaplikasikan untuk mencegah terjadinya proses pemeriksaan ganda ketika dua pengadilan di negara berbeda memeriksa perkara yang sama, sehingga menghindari tumpang tindih kewenangan dan putusan yang saling bertentangan. Sementara itu, Forum Non Conveniens memberikan hak kepada pengadilan untuk menolak memeriksa perkara apabila dirasa ada pengadilan di negara lain yang jauh lebih tepat dan efisien untuk menyidangkan sengketa tersebut, dengan mempertimbangkan kemudahan akses alat bukti dan keadilan bagi para pihak.

Bagian yang tak kalah krusial adalah diskursus mengenai pengakuan (recognition) dan pelaksanaan eksekusi (enforcement) putusan pengadilan asing. Penulis membedakan dengan tegas antara pengakuan—di mana putusan asing sekadar diakui keabsahannya berdasarkan prinsip res judicata—dengan eksekusi, di mana putusan tersebut dipaksakan daya ikatnya (misalnya untuk penyitaan atau pembayaran ganti rugi). Diakui atau tidaknya sebuah putusan asing sangat bergantung pada prinsip comity (saling menghormati antarnegara), ketiadaan unsur kecurangan (fraud), pemenuhan keadilan alamiah (natural justice), dan kesesuaiannya dengan ketertiban umum (public policy) negara tempat pengakuan dimohonkan. Kajian yurisprudensi dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat (Hilton v Guyot), Inggris (Adams v Cape Industries plc), hingga yurisdiksi Uni Eropa, dihadirkan untuk memberikan spektrum pemahaman yang komprehensif.

Di akhir narasinya, buku ini memberikan wawasan makro mengenai upaya dunia internasional merespons disparitas hukum melalui harmonisasi. Hadirnya organisasi antarpemerintah seperti The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) yang berpusat di Roma, Hague Conference on Private International Law (HCCH), dan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dibahas peranannya. Lembaga-lembaga ini memproduksi berbagai instrumen hukum, pedoman, dan konvensi internasional (seperti Konvensi Wina 1980 atau CISG) demi memfasilitasi transaksi bisnis, perdagangan digital, serta perlindungan hak lintas yurisdiksi agar berjalan secara pasti dan harmonis.

Sebagai penutup, penulis menyertakan ringkasan alur penyelesaian sengketa dan latihan studi kasus terpadu (seperti kasus Tuan Kodak) yang memadukan seluruh teori yang telah dibahas. Latihan ini memaksa pembaca untuk menyimulasikan diri sebagai ahli hukum yang menyusun strategi litigasi, mulai dari penentuan yurisdiksi, kualifikasi, pencarian titik taut, hingga eksekusi putusan. Secara keseluruhan, buku ini berhasil mentransformasikan kerumitan Hukum Perdata Internasional menjadi sebuah konstruksi pemahaman yang logis, naratif, dan sangat aplikatif untuk menunjang pengembangan literasi dan praktik penegakan hukum di era transaksi global tanpa batas.