Administrasi publik sebagai ilmu yang tidak pernah netral. Ilmu Administrasi Publik sejak kelahirannya tidak pernah berdiri sebagai disiplin teknis yang bebas nilai. Dwight Waldo (1948) dengan tegas menyatakan bahwa administrasi publik selalu berkaitan dengan pertanyaan normatif tentang demokrasi, legitimasi, dan tujuan negara. Pandangan ini menempatkan administrasi publik bukan sekadar sebagai science of management, melainkan sebagai moral and political enterprise yang terus-menerus dinegosiasikan dalam konteks sosial dan historis tertentu.
Namun demikian, perkembangan administrasi publik modern justru banyak didominasi oleh rasionalitas instrumental dan pendekatan positivistik. Birokrasi legal-rasional ala Weber (1978) dipahami sebagai
bentuk organisasi paling efisien dan adil, dengan penekanan pada hierarki, aturan formal, dan impersonalitas. Dalam praktiknya, pendekatan ini kemudian diperkuat oleh manajerialisme dan logika
pasar dalam paradigma New Public Management (Hood, 1991), yang memandang administrasi publik sebagai persoalan efisiensi, kinerja, dan pengendalian biaya. Dominasi paradigma modern ini, sebagaimana dikritik oleh Frederickson (1997) dan Denhardt dan Denhardt (2015), telah menggeser perhatian administrasi publik dari nilai-nilai publik menuju teknik pengelolaan. Akibatnya, banyak persoalan mendasar— ketimpangan, eksklusi sosial, delegitimasi kebijakan—tidak tertangani
secara memadai karena dianggap berada di luar wilayah administratif.
Krisis paradigma dan kebutuhan pendekatan postmodern. Krisis administrasi publik kontemporer tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga epistemologis. Mazhab Frankfurt telah lama mengingatkan
bahwa rasionalitas instrumental cenderung mereduksi realitas sosial menjadi objek teknis yang dapat dikendalikan (Horkheimer & Adorno, 2002). Dalam konteks administrasi publik, rasionalitas semacam ini
menjelma dalam kebijakan berbasis indikator, target kinerja, dan prosedur standar yang sering kali mengabaikan pengalaman konkret warga.
Buku Administrasi Publik: Pergeseran dari Klasik dan Modern Menuju Postmodern ini secara eksplisit menempatkan diri dalam upaya menjawab krisis tersebut. Buku ini tidak sekadar menawarkan kritik terhadap paradigma klasik dan modern, tetapi mengusulkan cara pandang alternatif melalui perspektif postmodern. Dalam tradisi ini, kebenaran tidak lagi dipahami sebagai entitas tunggal dan objektif, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan bahasa (Foucault, 1980). Pendekatan postmodern menolak klaim universalitas dan netralitas kebijakan publik, sekaligus membuka ruang bagi pluralitas makna dan pengalaman. Inilah kontribusi mendasar buku ini: menggeser administrasi publik dari problem-solving paradigm menuju problem-questioning paradigm (Farmer, 2005).
Administrasi publik sebagai arena diskursif dan relasi kekuasaan. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penekanannya pada administrasi publik sebagai arena diskursif. Sejalan dengan pemikiran
Michel Foucault (1980), kebijakan publik dipahami sebagai hasil dari praktik diskursif yang menentukan apa yang dianggap sebagai masalah, siapa yang berhak berbicara, dan solusi apa yang dipandang sah.
Dengan demikian, administrasi publik tidak pernah bebas dari relasi kekuasaan. Pendekatan ini dipertegas melalui konsep policy discourse dan problematization, sebagaimana dikembangkan oleh Carol Bacchi (2009). Masalah kebijakan tidak muncul secara alamiah, melainkan dikonstruksi melalui cara tertentu dalam mendefinisikan realitas sosial. Buku ini menunjukkan bagaimana birokrasi modern sering kali mereproduksi definisi masalah yang menguntungkan aktor dominan, sementara suara kelompok marjinal terpinggirkan.
Dalam tradisi critical public administration, Fox dan Miller (1995) serta McSwite (2002) menekankan pentingnya demokrasi diskursif dan dialog publik. Buku ini memperkuat argumen tersebut dengan
menunjukkan bahwa tanpa kesadaran kritis terhadap bahasa dan wacana, reformasi administrasi publik hanya akan bersifat kosmetik. Keunggulan lain buku ini terletak pada integrasi yang relatif utuh antara
Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan pemikiran poststrukturalis. Teori Kritis memberikan dasar normatif untuk mengungkap dominasi dan ketidakadilan struktural (Horkheimer & Adorno, 2002), sementara poststrukturalisme menyediakan perangkat analitis untuk membongkar praktik diskursif dan klaim kebenaran (Derrida, 1976; Foucault, 1980). Melalui pendekatan dekonstruktif, buku ini menantang dikotomidikotomi mapan dalam administrasi publik—seperti objektif–subjektif, fakta–nilai, dan efisiensi–keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Farmer (2005) yang menempatkan administrasi publik postmodern sebagai upaya untuk “membebaskan” disiplin ini dari belenggu teknokratisme.
Dalam perkembangan global, administrasi publik telah memasuki fase pasca-NPM. Fragmentasi organisasi, kontraktualisme, dan logika pasar yang diperkenalkan NPM terbukti menghasilkan masalah koordinasi dan akuntabilitas (Dunleavy et al., 2006; Pollitt & Bouckaert, 2017). Pendekatan New Public Governance kemudian muncul dengan menekankan kolaborasi dan jaringan (Osborne, 2010). Namun, buku ini menunjukkan bahwa kolaborasi semata tidak cukup jika tidak disertai kesadaran kritis terhadap relasi kekuasaan dan narasi dominan. Dalam era post-truth, kebijakan publik semakin dipengaruhi oleh emosi, identitas, dan disinformasi (Fischer, 2018). Administrasi publik tidak lagi berhadapan dengan sekadar keterbatasan data, tetapi juga dengan krisis epistemik tentang apa yang dianggap benar dan sah.