Tanggal 2 Januari 2026 menjadi awal dimulainya era baru hukum pidana. Pemerintah Indonesia mengambil langkah reformatif dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang- Undang No.1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Meski membawa banyak pembaruan, KUHP dan KUHAP baru tetap menuai kritik. Sejumlah pasal dianggap berpotensi menimbulkan multitafsir jika tidak diawasi dengan ketat. Polri dan Kejaksaan Agung menyatakan kesiapan menjalankan aturan baru ini, ditandai dengan nota kesepahaman pada Desember 2025. Keduanya sepakat menyamakan persepsi agar penegakan hukum berjalan sejalan dengan semangat reformasi.
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai perubahan arah besar hukum pidana Indonesia. Dari sistem yang kaku dan represif, kini bergerak menuju pendekatan yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pemulihan.
Keberhasilan aturan ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada cara penerapannya di lapangan, apakah benar menjadi alat keadilan, atau justru memunculkan persoalan baru.
Kementerian Hukum dan HAM ingin agar Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dapat disahkan pada 2021 untuk memperkuat kepastian hukum. Berikut perjalanan RUU KUHP dan beberapa isu krusial di dalamnya.
DPR mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang, Selasa (18/11). Revisi KUHAP dibahas sejak 2023 dan menerima sekitar 130 masukan sebelum disahkan.

Buku Panduan Cepat Memahami KUHP disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum pidana yang sederhana, ringkas, dan aplikatif. Buku ini menguraikan pokok-pokok penting dalam KUHP secara sistematis, mulai dari asas-asas hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga sanksi dan pidana yang diatur dalam KUHP.

Dengan pendekatan bahasa yang lugas dan tidak teknis berlebihan, buku ini menjembatani kesenjangan antara teks hukum yang normatif dan realitas penerapannya di masyarakat. Pembaca diajak memahami bukan hanya “apa isi pasal”, tetapi juga makna, tujuan, dan konsekuensi hukum dari setiap ketentuan pidana.

Secara keseluruhan, buku ini sangat relevan sebagai buku referensi cepat bagi mahasiswa, aparatur pemerintah, pegiat hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami hukum pidana sebagai bagian dari kesadaran hukum dan kehidupan bernegara.