Selama lebih dari satu dekade terakhir, kita menyaksikan perubahan cepat yang dihasilkan oleh teknologi informasi, kecerdasan buatan, big data, hingga Internet of Things. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah cara warga berinteraksi, tetapi juga menuntut pemerintah daerah untuk menata ulang struktur, proses, dan orientasi pelayanannya.

Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan referensi akademis dan praktis mengenai tata kelola pemerintahan daerah digital. Pembahasan dimulai dari teori dasar governance, kemudian diperluas ke konsep hybrid governance, model evaluasi kinerja digital, hingga rekomendasi akademis dan praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Penulis berusaha menghadirkan kajian yang tidak hanya berlandaskan literatur mutakhir, tetapi juga dikaitkan dengan konteks sosial-politik Indonesia.

Penyusunan buku ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan sejawat akademisi yang telah memberikan masukan berharga, para mahasiswa yang menjadi mitra diskusi kritis, serta para praktisi pemerintahan daerah yang membuka ruang berbagi pengalaman. Kehadiran mereka semua telah memperkaya sudut pandang dan memperdalam analisis dalam buku ini.

Harapannya, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, baik bagi kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi pemerintahan, maupun masyarakat luas yang tertarik pada isu transformasi digital pemerintahan daerah