Civic governance atau tata kelola kewarganegaraan merupakan sebuah paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Konsep ini melampaui pemahaman tradisional tentang pemerintahan yang hanya melibatkan institusi formal negara, namun mencakup keseluruhan mekanisme interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengelola urusan publik (Nabatchi et al., 2017).
Dalam konteks teoretis, civic governance dapat dipahami sebagai evolusi dari konsep good governance yang telah berkembang sejak dekade 1990-an. Jika good governance menekankan pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka civic governance menambahkan dimensi partisipasi sebagai elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari proses tata kelola yang berkualitas. Konsep ini mengakui bahwa legitimasi pemerintahan tidak hanya berasal dari prosedur elektoral yang demokratis, tetapi juga dari keterlibatan berkelanjutan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan publik.
Civic governance memiliki beberapa dimensi konseptual yang saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja yang komprehensif. Pertama, dimensi struktural yang mencakup institusi-institusi formal
dan informal yang memfasilitasi partisipasi warga negara. Ini meliputi forum-forum publik, dewan perwakilan daerah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai mekanisme konsultasi publik yang terstruktur.
Kedua, dimensi prosedural yang merujuk pada mekanisme dan prosedur yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini
mencakup transparansi informasi, aksesibilitas proses partisipasi, dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Fung dan Wright (2001) dalam karya seminal mereka tentang “Deepening
Democracy” menekankan bahwa partisipasi yang bermakna memerlukan “empowered participatory governance” di mana warga negara tidak hanya dikonsultasikan tetapi memiliki kekuatan nyata
untuk mempengaruhi keputusan publik.
Ketiga, dimensi kultural yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang mendukung atau menghambat partisipasi warga negara. Ini meliputi budaya politik, tingkat kepercayaan sosial (social
trust), dan kapital sosial yang tersedia dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi civic governance sangat bergantung pada konteks kultural dan historis masyarakat
yang bersangkutan.

Buku ini lahir dari kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan di era modern tidak lagi cukup hanya bertumpu pada prosedur elektoral. Keterlibatan warga negara yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan publik menjadi fondasi penting bagi tata kelola yang berkualitas. Civic governance memandang warga bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan mitra sejajar dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan.

Buku ini menggabungkan kerangka teoritis dari ilmu politik, administrasi publik, sosiologi politik, dan ekonomi politik, dilengkapi studi kasus dari berbagai negara, termasuk pengalaman Indonesia pasca-reformasi. Kami berharap karya ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan yang ingin memperkuat demokrasi partisipatif. Lebih dari itu, kami ingin mengajak setiap pembaca untuk melihat tata kelola bukan semata urusan pemerintah, melainkan ruang bersama yang kita kelola demi kepentingan publik. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.