Reintegrasi Sosial ABH: Pendekatan Collaborative Governance di Kota Yogyakarta
buku ini merupakan paradigma penting dalam studi administrasi publik modern

Model Collaborative Governance
Secara etimologi, collaborative berasal dari kata co dan labor yang memiliki makna yaitu berupa penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan demi tercapainya tujuan bersama atau dengan kesepakatan bersama. Menurut (Choirul, 2020), kolaborasi dimaknai sebagai proses yang memiliki alur dalam penyelesaian permasalahan yang melibatkan antar aktor dari berbagai sektor, batas, organisasi, hubungan, bahkan negara.
Secara umum, collaborative didefinisikan sebagai upaya kerja sama antara dua orang atau lebih dalam memahami permasalahan secara bersama-sama dan juga mengupayakan penyelesaikan permasalahan secara bersama-sama pula. Sementara itu, definisi collaborative menurut (Dakabesi & Wicaksono, 2022)including schools in Indonesia, where schools are not only required to strive for their existence but are also obliged tochange the paradigm of thinking about leadership styles that are relevant to the formation of a team of teachers who are as friendly, littery and in line with the goals of national education. Responding to this challenge requires a lot of thought and contribution from a solid team of educators in the school, namely a team whose leadership model expands the collaboration space for every personnel in the school. This research is important because it aims to test and understand the ability of collaborative leadership in facing educational challenges in the era of society 5.0, in order to be able to build a solitary team of teacher work that meets community expectations. The author uses a qualitative research approach, with library research as a method of document analysis with narrative research and techniques for processing thematic data. Collaboration is one of the principles of the 4 Cs of life skills (Creativity, Critical Thingking, Communication, Collaboration, kolaborasi terjadi jika dua orang atau lebih saling bekerja sama dalam yang membutuhkan keterampilan interpersonal, keterampilan komunikasi, keterampilan dalam berbagai pengetahuan dan strategi, dan dapat dilakukan dalam jaringan maupun luar jaringan.
Buku ini merupakan hasil kajian mendalam yang mengintegrasikan perspektif administrasi publik dengan pendekatan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam menangani permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Pendekatan collaborative governance yang menjadi fokus utama dalam buku ini merupakan paradigma penting dalam studi administrasi publik modern. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif berbagai pihak—baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil—dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Melalui kolaborasi yang setara dan partisipatif, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif dan akuntabel, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Dapatkan Bukunya Sekarang Juga!
DAFTAR ISI


Spesifikasi Buku

Cetakan I, Juni 2025; 130 hlm, ukuran 14,8 x 21 cm, kertas isi Bookpaper hitam putih, kertas cover ivory 230 gram full colour, jilid lem panas (soft cover) dan shrink bungkus plastik.
Harga Buku
Sebelum melakukan pembayaran, cek ketersediaan stock kepada admin. Jika buku out of stock pengiriman membutuhkan waktu – 3 hari setelah pembayaran.
Rp 100.000
Rp 77,200
Tentang Penulis

Muhammad Hakam Biqy
saat ini menempuh pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas Diponegoro. Sebelumnya, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Publik di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
Bidang kepeminatan Muhammad Hakam Biqy terfokus pada studi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek kolaborasi antar sektor (collaborative governance) sebagai pendekatan strategis dalam administrasi publik. Penelitian yang beliau lakukan berfokus pada upaya reintegrasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Yogyakarta, dengan menekankan pentingnya sinergi multi pihak dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, beliau juga mendalami berbagai aspek lain dalam administrasi publik, termasuk kebijakan publik, manajemen pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.
Muhammad Hakam Biqy aktif berkontribusi dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Pada periode 2023–2024, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Abdul Razaq Fakhruddin Kota Yogyakarta. Dalam kapasitas tersebut, beliau memimpin berbagai program strategis yang meliputi perkaderan, konsolidasi organisasi, revitalisasi gerakan, dakwah risalah, pengembangan jaringan, serta penguatan komunitas media online. Kepemimpinan beliau berupaya penuh memperkuat tradisi intelektual dan gerakan sosial yang berbasis literasi serta kepedulian terhadap isu lingkungan.