Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang berfokus pada aturan-aturan dan sanksi yang ditetapkan oleh negara terhadap tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, serta memberikan landasan legal untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum pidana berperan dalam mengidentifikasi, menanggulangi, dan mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, yaitu tindakan yang melanggar norma dan nilai sosial sehingga merugikan atau berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Hukum pidana mengatur batas-batas kewenangan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum, termasuk menentukan jenis-jenis tindak pidana, pelaku yang bertanggung jawab, serta jenis dan beratnya sanksi yang dapat diberikan
Buku ini lahir dari dorongan untuk menyajikan kajian mendalam mengenai hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks perampasan aset yang merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum pidana modern.
Perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika masyarakat yang semakin kompleks, serta kebutuhan akan keadilan yang semakin mendesak. Dalam upaya untuk mengatasi kejahatan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya, perampasan aset menjadi instrumen yang sangat relevan. Namun, penerapan perampasan aset juga menuntut kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum pidana. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai konsep perampasan aset dalam perspektif keadilan, buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keseimbangan antara upaya pemberantasan kejahatan dengan penghormatan terhadap hak-hak individu.