Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan,
organisasi, dsb), tidak hanya itu. Kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, tidak jarang kebijakan merupakan hasil karya yang bersifat tertutup. Dalam arti kata lain, kebijakan terjadi pada konteks politik yang tidak demokratik sehingga keputusan sangat bersifat top-down. Ini bukan berarti di negara-negara bersistem demokrasi, kebijakan tertutup tidak terjadi.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh para aktor pembuat kebijakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sempit untuk merepresentasikan kepentingan golongan, agama atau kepentingan politik tertentu saja. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak bersifat publik lagi, meskipun terkadang harus dilaksanakan secara luas. Ini karena keputusan yang dihasilkan hanya mewadahi kepentingan segelintir orang saja. Oleh sebab itu, untuk memahami kebijakan pubik yang bersifat
publik dan merepresentasikan kepentingan banyak warga, maka bab ini akan mendiskusikan beberapa perkara penting terkait tentang kebijakan publik. Antaranya pertama, beberapa pertimbangan mempelajari kebijakan publik. Perbincangan pada bagian ini menitikberatkan pada alasan mengapa atau seberapa pentingkah kita mempelajari kebijakan publik. Kedua, menakrif ulang arti kebijakan publik