Perkembangan hukum syariah di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang, khususnya dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, hukum syariah telah diterapkan di kalangan masyarakat Islam, terutama dalam hal perkawinan, waris, dan muamalah (transaksi ekonomi). Pada masa kolonial Belanda, hukum syariah masih diterapkan secara terbatas di kalangan umat Islam, tetapi secara bertahap mulai tergeser oleh hukum Barat yang dibawa pemerintah kolonial.
Setelah Indonesia Merdeka, keberadaan hukum syariah mendapat pengakuan melalui sejumlah regulasi, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris yang diber-lakukan secara eksklusif bagi umat Islam. Hal ini dimulai de-ngan pendirian Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1946 untuk wilayah Jawa dan Madura, serta UU No. 32 Tahun 1954 untuk wilayah Sumatra.
Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, munculnya bank syariah menandai titik awal perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia, didirikan pada tahun 1991 dan menjadi pelopor sistem keuangan syariah. Tahun
1998 merupakan tonggak penting lainnya dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakomodasi bank berbasis syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Sejak itu, bank syariah mulai berkembang, diikuti oleh lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan reksadana syariah.
Tahun 2008, pemerintah menerbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang
ini mengatur segala aspek perbankan syariah secara lebih terperinci dan memperkuat kedudukan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga diakomodasi dalam sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengembangkan pasar modal syariah yang memungkinkan investasi berdasarkan prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan reksadana syariah.
Untuk menangani sengketa ekonomi syariah secara lebih efektif, dibentuklah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga arbitrase yang berlandaskan  pada prinsip-prinsip syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993 atau 5 Jumadil Awal 1414 Hijriyah. Pada awal berdirinya bernama
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Seiring dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, pada tahun 2003 BAMUI diubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24
Desember 2003.1 BASYARNAS bertujuan untuk menawarkan jalur penyelesaian sengketa yang damai, cepat, dan sesuai dengan hukum syariah bagi pihak yang berkontrak dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah. Kehadiran BASYARNAS memberikan pilihan alternatif di luar jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan memperluas akses terhadap keadilan berbasis syariah.
Pada tahun 2006, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang yang lebih meluas kepada Pengadilan Agama (PA) di Indonesia untuk memeriksa, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah di bidang ekonomi syariah. Ketentuan ini diuraikan secara spesifik dalam Pasal 49 huruf (i), yang mencakup ekonomi syariah. Ekonomi syariah didefinisikan sebagai segala jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karjoko dkk2 mengatakan bahwa Pengadilan Agama mewakili negara sebagai lembaga yang berwenang memberikan kepastian hukum dan
keadilan. Ini mencakup kasus-kasus yang melibatkan transaksi perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kewenangan ini memungkinkan Pengadilan Agama menangani sengketa yang muncul di antara pelaku ekonomi syariah, sehingga memberikan landasan hukum yang
lebih kuat bagi pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.