Putar Arah Sekarang Juga!

https://3.bp.blogspot.com/-mnslRbDmhDY/V9Duws94VDI/AAAAAAAAAw0/AxsvEXS4XxYYH_xGeoCp03frjKm2IUQ4gCLcB/s72-c/Putar%2BArah%2BPond%2B%2528Convert%2529.png click to zoom
Ditambahkan 22.05
Kategori Percetakan POD Produk Reguler
Harga Rp 50.000 @" Saya menyambut baik atas penerbitan buku karya Sdr. Adrinal Tanjung dengan judul “Putar Arah Sekarang Juga: Catatan H...
Share
Hubungi Kami
Beli Sekarang

Review Putar Arah Sekarang Juga!

Rp 50.000 @"

Saya menyambut baik atas penerbitan buku karya Sdr. Adrinal Tanjung dengan judul “Putar Arah Sekarang Juga: Catatan Harian Seorang Birokrat 2” ini. Buku ini berisi banyak informasi mengenai proses yang terjadi dalam reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia khususnya pasca gerakan reformasi. Buku ini memotret peristiwa-peristiwa pergulatan pemikiran dan pergulatan pengalaman pribadi Sdr. Adrinal Tanjung sebagai pebirokrat yang peduli pada isu-isu kebijakan pembangunan birokrasi pemerintahan dalam organisasi modern.

Salah satu tema yang jadi perhatian penulisan buku ini adalah reformasi birokrasi. Birokrasi pemerintahan setelah gerakan reformasi memang menjadi perhatian publik. Karena birokrasi yang sesungguhnya berfungsi sebagai pelayan masyarakat seringkali dalam praktek tidak seperti yang diharapkan. Birokrasi menjadi mesin politik tertentu untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam kaitan birokrasi sebagaimana dipopulerkan Max Weber dalam karyanya The Theory of Economic and Social Organization, seperti dikutip oleh Donald P. Warwick, dalam A Theory of Public Bureucracy (1975), yakni sebagai organisasi yang paling relevan buat masyarakat modern selalu tidak efektif. Birokrasi dalam organisasi negara modern menurut Weber memiliki empat ciri utama yakni, (i) terdapat struktur organisasi bersifat hirarkis, pendelegasian wewenang dari atas ke bawah; (ii) terdapat posisi, jabatan-jabatan dan memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing; (iii) standar aturan formal yang mengatur kerjanya roda organisasi dan mengatur tingkah laku, tindak tanduk para anggota; dan (iv) adanya suatu standar kualifikasi sebagai barometer untuk mengukur kompetensi anggota termasuk pengaturan promosi pangkat, jabatan dan karir berdasarkan kualifikasi prestasi.

Penyelenggara negara harus memiliki visi, misi dan konsep mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Dari para pebirokrat dan political appointees diharapkan ada perubahan paradigma tentang pentingnya memberikan peran positif bagi pengembangan misi pengabdian pada bangsa dan membawah dampak kongkrit sebagai abdi masyarakat. Artinya, seorang pebirokrat maupun political appointees dalam menjalankan sistem pemerintahan dituntut senantiasa memahami dan menerapkan misi abdi masyarakat dan abdi negara secara bertanggungjawab serta mempunyai sifat bijak, efektif, efisien, adil, dan santun memberikan pelayanan publik baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu kelemahan birokrasi dewasa ini yakni, menipisnya kesadaran masyarakat termasuk pengelola negara tentang hak dan kewajiban. Banyak pejabat lupa bahwa men-dahulukan kewajiban merupakan hal mendasar dalam hakikat kehidupan sosial. Banyak pejabat negara dikarenakan lupa akan tanggungjawab amanah yang diembannya kemudian lebih mengutamakan haknya daripada menunaikan kewajiban dalam pengabdian pada masyarakat dan negara. Akibatnya, diikuti masyarakat sehingga reformasi birokrasi sebaik apapun dianggap tidak efektif karena tidak adanya keteladanan dari elit pemimpin bangsa.

Masyarakat lebih menuntut ditegakkan hak-hak mereka daripada mereka mendahulukan kewajiban. Hal ini sebagai implikasi negatif dari tidak adanya keteladanan yang baik dari pihak penyelenggara negara. Masyarakat cenderung bertindak dan menghakimi pejabat tertentu tanpa melihat lebih jauh mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Ketidaktaatan masyarakat pada hukum boleh jadi karena sikap dan perilaku elit yang selalu mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan umum. Kepentingan umum dinomorduakan sementara kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai, dan organisasi, termasuk menggunakan jabatan untuk bekerjasama dengan pihak-pihak diluar dengan maksud meraup keuntungan didahulukan.

Keterpurukan pengelolaan organisasi birokrasi langsung maupun tidak langsung menimbulkan berbagai krisis kepercayaan pada pemerintahan sehingga dibutuhkan sikap tegas dan tekad yang kuat untuk segera melakukan perubahan birokrasi yang akuntabel dalam rangka penataan sistem tata kelola bernegara. Ketidakpercayaan publik pada pemerintah berpotensi menimbulkan kecurigaan masyarakat, dan apabila ini terus dibiarkan maka sulit bagi kita sebagai negara demokrasi modern ini tidak bisa memainkan banyak peran dan kontribusi bagi pemahaman pengelolaan negara di tingkat pergaulan internasional.

Maka reformasi birokrasi secara substansial adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam rangka transformasi prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Fungsi nilai menjadi pedoman perilaku baik dalam bersikap, bertindak, maupun dalam berpikir bagi semua anggota dalam organisasi negara modern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan. Hal ini penting guna mewujudkan visi pengelolaan pelayanan publik dari kebijakan yang prima (excellent management of public services and policies). Setiap individu dan secara kelembagaan memiliki kesadaran untuk mengutamakan karya dan kinerja sebagai prasayarat utama dalam mengembangkan kualitas diri pada pengabdian sosial.

Pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan dengan landasan berpikir yang “co production” yang dalam pemahaman substansial diartikulasikan sebagai hakikat pengabdian atau pengelolaan bantuan dengan mengutamakan efisiensi dan efektifitas sehingga dengan demikian, tidak ada pemikiran yang muncul dengan mempersulit atau membuat suatu urusan jadi berbelit-belit dengan alasan prosedural. Birokrasi yang mengedepankan ketepatan, kecepatan, yang dilandasi oleh pengetahuan tentang keadministrasian/kearsipan, kontinyuitas, kesatuan, subordinasi yang ketat dalam tata kelola pemerintahan yang mengandung makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara dengan mengutamakan pelayanan bermakna pengabdian pada bangsa dan negara.

Akhirnya, kepada penulisnya, saya ucapakan selamat dengan harapan hendaknya terus meluangkan waktu untuk menulis sehingga dapat terbit karya-karya ilmiah selanjutnya bagi kepentingan kajian dan penelitian ilmu kepemerintahan dalam praktek birokrasi pemerintah dalam negara demokrasi modern. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan bimbingan-NYA kepada kita untuk terus berkarya bagi sesama. (Dikutip dari pengantar dalam buku ini)

Jakarta, 27 Juni 2014
Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.
Guru Besar Universitas Indonesia,
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI,
Pendiri dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (2003-2008).

Identitas Buku

Judul Buku : Putar Arah Sekarang Juga! Catatan Harian Seorang Birokrat II
Penerbit : Meilfa Media Publishing dan Samudra Biru
Cetakan : Januari 2015
Dimensi Buku : 14 x 20 cm, xxiv + 200 hlm
Penulis : Adrinal Tanjung
Editor : Benni Setiawan
Design Sampul : Muttakhidul Fahmi
Tata Letak : Maryono Ahmad
Ilustrasi : Roslani Husein



Komentar